Oleh: Billy Brando Massie
Papua, tanah yang subur dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki keunikan dalam kebiasaan berdialog masyarakatnya. Dialog bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan merupakan inti dari cara merencanakan dan menyelesaikan permasalahan. Hal ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga sebuah aspek vital dari antropologi Papua yang perlu dihormati dan diakui oleh pemerintah Indonesia.
Antropologi Papua menempatkan dialog sebagai landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog, masyarakat Papua merencanakan masa depan mereka, menyelesaikan konflik, dan menjaga keseimbangan dengan alam sekitar. Proses ini melekat dalam kehidupan masyarakat, di mana kebersamaan dan keadilan menjadi unsur kunci dalam setiap interaksi.
Sayangnya, dalam beberapa pembangunan di Papua, prinsip-prinsip ini terlupakan. Pemerintah seringkali kurang melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan Orang Asli Papua terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.
Penting untuk diingatkan bahwa dialog adalah elemen kritis dari antropologi Papua. Pemerintah perlu menyadari bahwa setiap pembangunan di Papua harus mendasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebiasaan berdialog lokal dan adat istiadat. Melibatkan masyarakat Papua dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan adalah langkah yang tak terhindarkan jika kita ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Ketidakpuasan yang muncul di tengah masyarakat Papua bukan hanya sekadar ekspresi ketidaksetujuan, tetapi juga merupakan panggilan untuk kembali kepada nilai-nilai antropologi Papua. Pemerintah harus memahami bahwa jika pembangunan terus dijalankan tanpa menghargai dan melibatkan masyarakat lokal, pertanyaan mendasar akan muncul: Untuk siapa pembangunan ini sebenarnya?
Menggali akar dari antropologi Papua bukan hanya untuk menjaga tradisi, tetapi juga untuk menciptakan pembangunan yang memberdayakan dan merata. Ketika masyarakat Papua merasa bahwa pembangunan tidak lagi mencerminkan nilainya, pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari pembangunan tersebut akan muncul. Orang Asli Papua harus merasa bahwa pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan mereka, bukan sebagai bentuk eksploitasi atau penjajahan.
Dalam rangka membangun Papua dengan berlandaskan antropologi lokal, pemerintah harus berkomitmen untuk lebih mendengar suara masyarakat Papua. Dialog dengan adat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pondasi bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hanya melalui keterlibatan aktif dan inklusif masyarakat Papua, pemerintah dapat menciptakan transformasi positif dalam pembangunan di Tanah Papua.
Akhirnya, pesan yang jelas harus diingatkan kepada pemerintah: apabila pembangunan di Papua tidak memperhitungkan dan menghormati antropologi Papua, maka Orang Asli Papua akan terus bertanya kepada siapa sebenarnya pembangunan tersebut ditujukan. Untuk mencegah ketidakpuasan yang lebih lanjut dan membangun Papua yang lebih baik, pemerintah perlu mendengarkan, belajar, dan berdialog dengan masyarakat Papua dalam setiap langkah pembangunan yang diambil.